Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah kabupaten/kota di ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu, 3 September 2025.
Rakor ini juga diikuti sejumlah bupati melalui zoom meeting, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Kepala BI Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, dan Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa.
Dalam arahannya, Anwar menyoroti inflasi Sulteng per Agustus 2025 yang mencapai 3,62 persen (year-on-year) sehingga masuk 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.
“Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegasnya.
Komoditas beras disebut sebagai pemicu utama lonjakan harga, terutama di tiga daerah tersebut. Untuk itu, Gubernur mendorong gerakan pasar murah lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan. Target kita, tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah pengendalian benar-benar berdampak.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” kata Anwar.
Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, mengungkapkan surplus beras Sulteng hingga Agustus 2025 mencapai lebih dari 58 ribu ton. Namun, distribusi justru lebih banyak terserap ke luar provinsi, termasuk Gorontalo dan Maluku Utara. Akibatnya, harga beras di Sulteng lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi.
“Pasokan untuk Sulteng harus diprioritaskan sebelum keluar daerah. Kalau produksi bisa diolah maksimal di daerah sendiri, kualitas beras lebih terjaga dan distribusinya lebih lancar,” jelasnya.
Rakor ini menegaskan empat fokus utama TPID yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Baik Gubernur maupun Kepala BI sepakat, pengendalian ekspektasi masyarakat sama pentingnya dengan menjaga stok beras.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” tandas Anwar Hafid.
https://infosulteng.id/pemprov-sulteng-bakal-gelar-pasar-murah-demi-tekan-inflasi/
