Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, Rabu, 3 September 2025, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur.
Anwar menegaskan agar setiap OPD bekerja cermat dalam melaksanakan program. Ia meminta evaluasi segera dilakukan terhadap kegiatan yang rawan tidak terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya harus menjadi fokus utama. Ia mengingatkan bahwa mulai 2026 transfer dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen, sehingga setiap OPD wajib kreatif membangun akses program ke kementerian.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan,” jelas Anwar.
Ia mencontohkan peningkatan pajak air permukaan sebagai capaian positif. Menurutnya, pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi seluruh OPD harus terlibat.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu semua dinas harus ikut mengawasi,” ujarnya.
Anwar juga berbagi pengalaman masa jabatannya di daerah sejak 2005, ketika ia dipercaya memegang banyak tanggung jawab sekaligus, mulai dari proyek pembangunan hingga penertiban kawasan pesisir danau.
“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan Sulteng,” katanya.
Ke depan, Anwar menekankan pentingnya digitalisasi dan pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Ia menyebut penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur.
https://infosulteng.id/transfer-pusat-ke-daerah-dikurangi-30-persen-gubernur-sulteng-minta-opd-lebih-kreatif/
